Pemilhan RI 1 kian dekat. Pertanyaan publik pun sudah dijawab, siapa yang akan menjadi calon RI 1. Sebelum pemilu legislatif digelar 9 April lalu, masing-masing partai sudah mulai mengenalkan siapa saja calon presiden yang akan diusung oleh mereka. Bahkan, saling sikut ditubuh internal partai. Pemilu Presiden tahun ini menarik minat banyak tokoh politik. Tentu sangat berhubungan dengan posisi SBY yang tidak dapat maju lagi pada pemilu kali ini. Para tokoh politik berbondong-bondong merebut kursi panas dengan segudang "PR" yang kudu diselesaikan.
Banyaknya nama kandidat Calon RI 1 cukup membuat publik bingung. Siapa yang berhasil maju mencalonkan diri? Sebut saja, Anies Baswedan, Dahlan Iskan, ARB, Hatta Rajasa, Mahfud MD, Rhoma Irama, atau Gita Wirjawan. Sayangnya, harapan tersebut kandas tersandung presidential treshold. Tak ada satu partai pun yang mampu menembus angka perolehan suara 20% seperti yang disyaratkan. Sesuai hasil prediksi beberapa lembaga survey, PDIP menempati posisi paling tinggi pada pemilu legislatif lalu. Partai Demokrat harus rela berada di posisi keempat, dibawah Golkar dan Gerindra.
Tokoh-tokoh dibalik nama partai tak ayal dianggap sebagai pendobrak eletabilitas Partai jelang pemilu legislatif. Sebut saja PKB yang diangkat oleh Rhoma Irama. Tapi tidak berlaku untuk Aburizal Bakri dan Golkar. Walaupun menempati posisi tertinggi, nyatanya Golkar belum berhasil melakukan negosiasi politik, termasuk dengan rakyat. Nilai eletabilitas Aburizal Bakri secara personal masih belum menguatkan Golkar untuk mau mencalonkan ARB sebagai Presiden. Negosiasi berujung hingga titik terakhir yang akhirnya berlabuh ke kubu Gerindra.
Adalagi. Walaupun sudah melakukan konvensi internal, menghadirkan calon-calon yang dianggap kompeten, Demokrat tetap tak bisa menaikan elektabilitas partai. Tak ada juga partai yang mau meminangnya. Demokrat pun susah melabuh ke kubu manapun. Akhirnya hanya memilih menjadi oposisi. Nama-nama peserta konvensi pun hilang, walau publikasi sudah gencar. Dahlan Ishkan, pemenang konvensi, harus rela meneguk keputusan partai.
Pesta demokrasi tahun ini sedikit berbeda. Tak perlu melalui dua putaran. Wajar saja jika persaingan ketat para Calon RI 1 mulai bergema sejak hasil pemilu legislatif diumumkan.
Gerindra yang melejit pesat pada pemilu legislatif kemarin semakin menguatkan Prabowo untuk maju menjadi RI 1. Koalisi berlabuh bersama PAN. Harapan untuk menjadi RI 1 bagi Hatta Rajasa pun kandas. Ia dipinang Prabowo sebagai calon wakil presiden. Jumlah suara kedua Parpol tersebut nyaris cukup untuk mengajukan keduanya sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden. Dukungan lain datang dari Surya Darma Ali mewakili PPP. Walau sempat terjadi kontoversi di dalam Partai, akhirnya PPP tetap merapat ke kubu Prabowo.
Lalu, si pemegang suara terbanyak, PDIP hanya butuh sedikitnya 2% suara lagi untuk mencalonkan ader partai sebagai presiden. Nasional Demokrat, partai pertama yang berlabuh. Disusul Hanura, dan PKB. Sang "Ibu" mengamanatkan Jokowi Dodo maju sebagai Calon Presiden. Sayang, banyak publik pun menilai Jokowi hanya dianggap sebagai pengikut Mega.
Telenopolitik bergulir dikancah perpolitikan Indonesia sebagai cermin apakah para petinggi parpol tersebut masih ingat ada rakyat di bawah sana. Negosiasi politik dilakukan tampaknya hanya demi kepentingan parta dan perseorangan. Hari Tanusudibyo yang pernah mundur dari Partai Nasional Demokrat, akhirnya memilih mundur juga dari Partai Hanura pendukung Jokowi. Kini, ia berlabuh pada Kubu Gerindra. Sebagian politisi Golkar juga merapat mendukung Jokowi. Entah apa yang kini mereka pertimbangkan hingga menjatuhkan keputusan untuk pecah kongsi. Kursi menteri?
Sisi lain yang menarik di persaingan politik belakangan ini yaitu peran serta para pemilik media. Tentu posisi tersebut memberikan peran yang besar dalam pertarungan politik mengingat media nasional, apalagi televisi mampu memberikan pengaruh yang kuat untuk "megiklankan" sang calon usungan partai pemilik media. Sebut saja, Jokowi dibekengi oleh Surya Paloh, sang Pemilik Media Indonesia Group. Lalu, Prabowo didukung oleh ARB, sang Pemilik TV one dan HT, pemilik MNC. Publik harus paham sehingga tak dipengaruhi media yang mulai terkontaminasi politik. Komisi Penyiaran Indonesia harus bekerja ekstra keras agar berita yang ditayangkan di televisi tidak teracuni kepentingan politik pemilik media. Publik pun harus makin cermat menangkap berita.
Kini, melihat informasi di media, termasuk media sosial, masyarakat sudah semakin cermat memilih kandidat. Partai politik tidak menjadi pertimbangan, melainkan person atau pribadi sang calon yang akan menentukan. Janji-janji politik sudah biasa. Sekarang saatnya melihat, siapakah yang kelak dapat membuktikan janji-janjinya. Siapa saja pendukung dibelakangnya? Apakah ada kepentingan pribadi? Dukungan dari gerakan non partai juga seraya memberi amunisi untuk meningkatkan elektabilitas calon.
Saatnya berpolitik dengan taktik. Seperti yang dimuat dalam kolom koran Kompas beberapa minggu lalu, "Popularitas vs Strategi". Keduanya sama-sama berperan penting. Publik dipersilahkan melihat bagaimana kedua pasang calon RI 1 memanfaatkan popularitas dan memainkan strategi politik dan komunikasi.
Publik cermat!